RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pembangunan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput atau bottom-up. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Menurut Veronica Tan, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari komunitas agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan. “Kita sangat membutuhkan policy brief dari masing-masing komunitas sehingga bisa ditindaklanjuti di tingkat kementerian dan dijadikan solusi,” kata Veronica Tan, Senin, 25 Mei 2026.

Ia menegaskan pendekatan pembangunan saat ini tidak lagi hanya bersifat top-down, tetapi harus memadukan program pemerintah. Ini dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Kementerian PPPA, lanjut Veronica, juga berupaya memastikan berbagai program pemerintah dapat menjangkau desa dan memberikan manfaat nyata. Khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Salah satu program yang disoroti yakni kebun pangan lokal perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai menjadi contoh pemberdayaan perempuan. Dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

“Melalui program tersebut, perempuan diberi kesempatan menjadi agen perubahan dengan mengelola lahan perhutanan sosial. Sebagai penguatan ekonomi perempuan dan ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.

Veronica Tan juga menekankan pentingnya penguatan perspektif gender di seluruh kementerian dan lembaga. Ini agar implementasi pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

“Kita ingin mendorong desa mandiri berbasis gender benar-benar direalisasikan. Bukan hanya menjadi konsep,” katanya.

Selain itu, KemenPPPA membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Dalam mendorong pembangunan dan transisi energi yang berkeadilan.