DPR Dorong Fungsi BSN Dimaksimalkan untuk Daya Saing Nasional

RRI.CO.ID, Tangerang - Tim Kunjungan Kerja Panitia Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI melakukan rapat bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dalam rapat tersebut, para legislator memberikan sejumlah masukan dan pendalaman kepada Pelaksana Tugas Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono, terkait penguatan fungsi standardisasi nasional.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai peran dan fungsi BSN selama ini masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, BSN memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas produk nasional, perlindungan konsumen, serta daya saing industri Indonesia.

"Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena apa? Karena BSN ini selama ini kelihatannya fungsi dan perannya masih lemah ya. Dibandingkan dengan manfaat yang sebetulnya sangat besar yang akan diperoleh jika BSN ini bisa dimaksimalkan fungsinya," ujarnya di Tangerang Selatan, Senin 25 Mei 2026.

Yang kedua, sambung Saleh, pihaknyapun juga ingin menelusuri hal-hal teknis yang berkaitan dengan regulasi yang dipakai sekarang ini, yang berlaku sekarang ini. Berkenaan dengan pengaturan BSN ini.

"Misalnya, sejauh mana relasi dan hubungan mereka dengan lembaga-lembaga pengukur yang bekerja sama dengan mereka. Ya kemarin dijelaskan di DPR ada lebih dari 1.900-an lembaga-lembaga yang bekerja sama dan bermitra dengan BSN, yang bekerja di seluruh Indonesia," ucapnya.

Dia menegaskan Komisi VII DPR RI ingin melihat sejauh mana lembaga-lembaga tersebut efektif di dalam membantu tugas-tugas dari BSN. "Perlu diketahui kita bersama bahwa BSN ini adalah lembaga pemerintah yang fungsinya masih sangat lemah sekali," kata dia.

Menurutnya, lemahnya kinerja BSN, pihaknya juga ingin mengetahui berbagai macam kendala yang dihadapi. Hal tersebut terkait pengawasan produk dan industri serta layanan jasa baik berasal dari impor maupun lokal serta UMKM.

Plt Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono mengaku pihaknya juga terus berusaha untuk meningkatkan produk-produk yang SNI-nya itu sifatnya sukarela. Karena terus terang, SNI yang sifatnya sukarela ini memang tidak seperti SNI wajib," ucapnya.

Kendalanya, sambung Yustinus, adalah kesadaran dari pelaku usaha untuk menerapkan SNI. Tentunya sampai mendapatkan sertifikasi SNI.

"Namun, kami juga terbentur hal lainnya, mulai dari anggaran juga kewenangan yang bersinggungan misalnya, Kementrian Perindustrian dan kementerian lainnya," kata Yustinus.

Diketahui, Komisi VII DPRengfelar rapat di gedung Laboratorium SNSU BSN, Komplek BRIN, Jalan Raya Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Banten. Terpantau Ketu Komisi VII DPR RI sekaligus keua tim dimakamkan Panja SNI, Saleh Partaonan Daulay beserta jajaran.

Terlihat pula Plt Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono) beserta jajarannya. Lalu Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta stekholder terlait.