RRI.CO.ID, Bandung – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan HAM nasional. Karena itu, Kementerian HAM akan memperkuat kemitraan media untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perlindungan HAM.

“Pemerintah bersama jurnalis pers menjadi pilar penting dalam membangun peradaban,” ujarnya di Bandung, Kamis 21 Mei 2026. Ini dilakukan melalui partisipasi publik sebagai pembela hak asasi manusia sekaligus pilar demokrasi.

Pigai menegaskan hubungan pemerintah dan media harus dibangun tanpa intervensi demi menjaga integritas masing-masing. Menurut dia, media berperan menyampaikan kritik, tuntutan, dan aspirasi masyarakat, serta mempercepat penyebaran kebijakan pemerintah kepada publik.

“Kami berkomitmen untuk menjalin kemitraan strategis yang besifat mutualisme, non-interdependence,” ujarnya. Menteri menilai pers mampu membuka akses pengetahuan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Karena itu, Pigai menegaskan penolakan terhadap praktik pemberangusan pers oleh negara yang mengancam demokrasi publik. “Kami ingin memberi perhatian khusus supaya jangan muncul tuduhan pemberangusan pers oleh pemerintah," ujarnya.

Pigai juga menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis di tengah perkembangan teknologi digital dan industri media yang semakin kompetitif. Menurut dia, jurnalis termasuk kelompok rentan yang kerap menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan.

“Baik tekanan dari industri media maupun lembaga lain yang berkepentingan,” katanya. Karena itu, Pigai menilai pemerintah perlu hadir melindungi kebebasan pers dan keselamatan pekerja media nasional.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat. “Pers tidak boleh mati dan harus jadi besar, tanpa pers dunia ini gelap,” ucapnya.