RRI.CO.ID, Jakarta — Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika internal organisasi mulai menghangat. Sejumlah nama mulai masuk bursa kepemimpinan, diiringi meningkatnya komunikasi politik serta pembentukan poros dukungan nahdliyin.

Warga NU sekaligus kiai kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, mengingatkan pentingnya menjaga independensi organisasi NU. Apalagi, muncul kekhawatiran terkait potensi campur tangan kekuasaan dalam proses suksesi organisasi.

“NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU,” kata Khalilur dalam keterangannya, Rabu, 21 Mei 2026.

Menurutnya, pembicaraan mengenai figur dekat penguasa atau didukung kekuasaan berpotensi melukai sejarah panjang perjuangan organisasi NU. Ia menilai pemimpin NU seharusnya lahir dari proses internal jam’iyah tanpa intervensi politik praktis.

“Karena itu, terasa tidak pantas apabila pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapat restu dari penguasa. Sedangkan, negaranya sendiri ikut didirikan para kiai NU,” ujarnya.

Khalilur mengingatkan, NU memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Terutama melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang menggerakkan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan.

Ia juga menyinggung hubungan Presiden Soekarno dengan KH Hasyim Asy’ari sebagai penghormatan negara terhadap peran ulama. Menurutnya, para pemimpin bangsa saat itu memahami posisi ulama sebagai sumber legitimasi moral bagi republik.

Khalilur menilai NU sejak awal memiliki posisi dekat dengan negara, namun tetap menjaga agar tidak menjadi alat kekuasaan. Karena itu, ia berharap negara tetap menghormati independensi NU dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi.

“NU boleh dekat dengan negara. Tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat,” ujarnya.

Muktamar ke-35 NU, lanjut Khalilur, bukan sekadar forum memilih Ketua Umum dan Rais Aam PBNU. Melainkan momentum menjaga marwah organisasi sebagai kekuatan moral bangsa.

“Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi kepemimpinan PBNU. Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa,” katanya.