RRI.CO.ID, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini belum menetapkan lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan internal organisasi.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, mengungkapkan, sejumlah daerah telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah forum tertinggi organisasi tersebut. Beberapa wilayah yang menyatakan kesiapan di antaranya Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, dan Jawa Timur.

Menurut Saifullah Yusuf, proses penentuan lokasi masih dalam tahap pembahasan di internal PBNU. Penetapan tuan rumah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan daerah serta kebutuhan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut.

Penentuan lokasi akan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kemudahan akses, kesiapan sarana dan prasarana. Serta waktu persiapan dua bulan yang relatif singkat.

“Ada beberapa daerah yang mengusulkan untuk menjadi tuan rumah seperti misalnya NTB, Sumatra Barat, dan di Jawa Timur," ujar Gus Ipul panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.

Muktamar NU merupakan agenda lima tahunan yang menjadi forum pengambilan keputusan strategis organisasi, termasuk pemilihan kepengurusan baru serta penetapan arah kebijakan NU ke depan. Hingga saat ini, PBNU masih menggodok opsi terbaik sebelum menetapkan lokasi resmi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

PBNU sebelumnya telah menetapkan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 1–5 Agustus 2026. Agenda utama forum tertinggi organisasi tersebut adalah pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru.

Selain itu, Muktamar juga akan memilih tokoh-tokoh yang akan masuk dalam jajaran Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), mekanisme yang berperan dalam pemilihan Rais Aam. Saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 terus dimatangkan, termasuk proses verifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.

Sebelum Muktamar digelar, PBNU dijadwalkan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) pada Juni 2026. Hasil kedua forum tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam Muktamar.