RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, menghormati keputusan partai politik (parpol), yang tidak bergabung dalam pemerintahan. Salah satunya, diungkapkan Kepala Negara, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Presiden Prabowo mengatakan, bahwa dirinya menginginkan adanya prinsip kolaborasi antar seluruh parpol, dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Namun ditegaskan Kepala Negara, bahwa hal tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap jalannya pemerintahan.

Sebab dengan tidak bergabungnya PDI-P dan parpol lainnya itu diungkapkan Presiden Prabowo, sebagai langkah penyeimbang pemerintah. Hal tersebut dinilainya, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dengan berbagai kritikan akan kebijakan yang ditetapkan eksekutif.

"Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi," kata Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Ruang Sidang Utama Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Kepala Negara menilai, tidak bergabungnya PDI-P dan parpol lain dalam pemerintahan, membuka ruang demokrasi yang baik. Untuk itu Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya, atas komitmen PDI-P yang berada diluar pemerintahan.

“Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDI-P, saudara berjasa untuk demokrasi kita," ujar Kepala Negara.

Meski demikian Kepala Negara menegaskan, tidak memandang pemenang dalam tender dan proyek di pemerintahan. Sekalipun perusahaan yang terafiliasi dengan PDI-P memenangkan tender dan proyek tersebut, Presiden menuturkan tidak melakukan intervensi penolakan.

"Menteri minta petunjuk, Pak bagaimana ada proyek tender tapi belakangnya PDI-P?, jawaban saya, tidak ada masalah. Kalo memang dia (PDI-P) menang, menang aja, jangan kita lihat latar belakangnya," ucap Presiden Prabowo.