PGRI Dorong Guru PPPK dan Honorer Diangkat Menjadi PNS

RRI.CO.ID, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong PPPK dan PPPK paruh waktu diangkat menjadi PNS. Organisasi itu juga meminta guru honorer mendapat kesempatan seleksi CPNS.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan perjuangan PPPK awalnya hanya jalan pintas pemerintah. Kebijakan itu lahir mengikuti aturan dalam Undang-Undang ASN.

Menurut Unifah, PB PGRI menginginkan sistem kepegawaian lebih sederhana ke depan. Organisasi itu berharap hanya ada ASN berstatus PNS.

“Sebenarnya dalam kerangka besar kami hanya ingin ada PNS. Tidak ada status lain di luar itu,” kata Unifah dalam Seminar Nasional dan Peluncuran ICTE bertema “Innovative and Impactful Universities for Advanced Indonesia 2045” di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

PGRI saat ini aktif berdialog dengan berbagai pihak mengenai status PPPK nasional. Organisasi itu juga bertemu anggota DPR untuk membahas persoalan tersebut.

Selain PPPK, PGRI menyoroti nasib guru honorer di berbagai daerah Indonesia. Terutama guru honorer yang sudah masuk data pokok pendidikan.

Menurut Unifah, sejumlah pemerintah daerah tidak akan memberhentikan guru honorer. Daerah justru didorong mengangkat mereka menjadi ASN.

“Di lapangan masih banyak kekurangan guru ASN di sekolah. Karena itu, kebutuhan daerah harus menjadi pertimbangan,” katanya.

PGRI menilai pemda dan sekolah perlu diberi kewenangan merekrut guru sesuai kebutuhan. Kekosongan akibat pensiun guru harus segera diisi.

Menurut Unifah, proses pengisian guru tidak bisa menunggu seleksi terlalu lama. Pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan normal.

PGRI juga meminta pemerintah memperkuat regulasi pengangkatan guru di daerah. Kebijakan pendidikan dinilai harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.