BRIN Kaji Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Sosial Indonesia

  • 20 Mei 2026 12:19 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian mengatakan, perluasan program kesejahteraan sosial dalam dua dekade terakhir telah memperkuat perlindungan masyarakat
  • Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho menegaskan, pentingnya kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan program sosial
  • Forum tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sebagai keynote speaker

RRI.CO.ID, Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji arah baru kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia melalui Thee Kian Wie Lecture Series 2026. Forum yang digelar Selasa, 19 Mei 2026 tersebut mengangkat tema “Pengelolaan Anggaran dan Reorientasi Program Kesejahteraan Sosial”.

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian mengatakan, perluasan program kesejahteraan sosial dalam dua dekade terakhir telah memperkuat perlindungan masyarakat. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan efektivitas program dan keberlanjutan fiskal.

Menurut Amarulla, ruang fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah menentukan prioritas belanja sosial secara tepat. Kebijakan sosial dinilai perlu diarahkan tidak hanya sebagai perlindungan jangka pendek, tetapi juga investasi sosial jangka panjang.

“Thee Kian Wie Lecture Series 2026 ini kita dedikasikan bukan hanya untuk mengenang pemikiran Thee Kian Wie. Tetapi, juga menguji kembali relevansi kerangka pembangunan yang beliau wariskan,” ujar Amarulla, dirangkum dalam laman, brin.go.id, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menilai, transformasi program kesejahteraan sosial harus bertumpu pada ketepatan sasaran berbasis data terpadu yang mutakhir. Selain itu, integrasi program lintas sektor juga diperlukan untuk menghindari duplikasi dan inefisiensi anggaran.

BRIN juga mendorong penguatan keterkaitan bantuan sosial dengan agenda produktivitas nasional. Di antaranya melalui kewirausahaan, pendidikan vokasi, dan pengembangan ekonomi digital.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho menegaskan, pentingnya kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan program sosial. Menurutnya, BRIN memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang presisi.

“BRIN harus mampu memberikan policy insight yang presisi. Selain itu, mana program yang efektif, mana yang perlu dikoreksi,” kata Agus.

Forum tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sebagai keynote speaker. Seminar juga melibatkan narasumber dari SMERU Institute, Bappenas, CORE Indonesia, dan BRIN.

Melalui forum ini, BRIN berharap lahir rekomendasi kebijakan yang mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran negara diharapkan tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....