RRI.CO.ID, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin.

Jefrie menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama kementerian sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. “Untuk data tahun 2025 terdapat 1.618 penerima bantuan sosial terindikasi menggunakan rekening judi online,” ucap Jefrie Fransyah kepada PRO3 RRI.

Jefrie menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya.

“Ada beberapa warga menyampaikan identitas mereka digunakan pihak lain. Tanpa sepengetahuannya untuk aktivitas judi online,” ujarnya.

Kemudian, Ia membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir berada kewenangan Kementerian Sosial.

“Keputusan penerima bantuan sosial tetap menunggu hasil pemeriksaan kementerian sosial berdasarkan bukti dan verifikasi tambahan daerah,” kata Jefrie. Ia turut menguraikan bahwa satu anggota keluarga terindikasi judi daring dapat memengaruhi keseluruhan penerima bantuan dalam satu kartu keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila keluarga terdampak benar-benar bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Jefrie kembali menegaskan pentingnya sosialisasi bahaya judi daring kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi pemerintah daerah dan sekolah.