RRI.CO.ID, Jakarta - Puluhan anggota DPR RI mulai memadati ruangan Gedung Kura-Kura, Senayan, Jakarta, menjelang Rapat Paripurna Parlemen, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

Dari pantau RRI.co.id, sejak pukul 08.40 WIB, puluhan anggota DPR yang menuju Gedung Kura-Kura itu berjalan berkelompok bersama fraksi partainya masing-masing. Terlihat pula, anggota DPR yang berjalan terpisah atau sendiri-sendiri menuju Gedung Kura-Kura Parlemen.

Sejumlah awak media terlihat 'standby' area Gedung Nusantara II DPR RI. Awak media yang meliput, nampak kompak terlihat menegenakan setelan jas hingga pakaian batik.

Pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, diperketat jelang pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI. Sejumlah petugas keamanan tampak bersiaga di area pintu masuk Gedung Nusantara sebelum agenda rapat dimulai.

Di lokasi, pemeriksaan dilakukan terhadap setiap barang bawaan pengunjung yang memasuki kawasan gedung parlemen. Petugas menggunakan alat pemindai dan metal detector di area pemeriksaan.

Sejumlah personel keamanan juga terlihat berjaga di beberapa titik akses menuju ruang sidang paripurna DPR RI. Aktivitas pegawai, staf, dan tamu undangan mulai terlihat ramai sejak pagi hari.

Selain itu, petugas tampak mengatur arus keluar masuk pengunjung di area pemeriksaan keamanan gedung parlemen. Suasana di sekitar lobi Gedung Nusantara terlihat kondusif menjelang dimulainya rapat paripurna DPR RI.

Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ini dijadwalkan berlangsung pada pagi ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam agenda rapat tersebut.

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Agenda tersebut disebut juga menjadi kehadiran perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI.

Selain penyampaian kerangka ekonomi makro, DPR RI juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional dalam rapat tersebut. Salah satunya pembahasan evaluasi Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri.