Jaga Warisan Intelektual, Begini Sejarah Perpustakaan Nasional RI

RRI.CO.ID, Jakarta - Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) akan memasuki usia ke 46 tahun pada 17 Mei 2026. Perjalanan panjang lembaga ini menjadi bagian penting dalam pengembangan literasi nasional, dan upaya negara menjaga warisan intelektual bangsa.

Seiring perkembangan zaman, Perpusnas terus bertransformasi menjadi pusat informasi modern yang dapat diakses masyarakat luas. Kehadirannya kini tidak sekadar sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan juga ruang edukasi, riset, hingga pelestarian naskah.

Di balik perannya saat ini, Perpusnas memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan perpustakaan di Indonesia. Terutama sejak masa kolonial hingga akhirnya resmi berdiri sebagai lembaga nasional.

Lantas seperti apakah sejarah perkembangan Perpustakaan Nasional? Melansir situs resmi Perpusnas RI, berikut sejarahnya.

Perpusnas bermula dengan didirikannya Bataviaasch Genootschap pada 24 April 1778. Lembaga ini adalah pelopor Perpusnas dan baru dibubarkan pada tahun 1950.

Selama pendudukan Jepang (1942-5), perpustakaan ini dikenal sebagai Perpoestakaan Moesioem. Atau biasa disebut (Jepang: 博物館圖書部, romanized: hakubutu-kan tosyobu).

Awalnya, Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan. Sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef.

Ketika itu kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setingkat eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan badan ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta.

Keempat perpustakaan tersebut, yang kesemuanya merupakan badan bawahan DitJen Kebudayaan, adalah:

1. Perpustakaan Museum Nasional;

2. Perpustakaan sejarah, politik dan sosial (SPS);

3. Perpustakaan wilayah DKI Jakarta;

4. Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan;

Walau secara resmi Perpustakaan Nasional berdiri di pertengahan 1980. Namun integrasi keseluruhan secara fisik baru dapat dilakukan pada Januari 1981.

Sampai tahun 1987 Perpusnas masih berlokasi di tiga tempat terpisah, yaitu di Jl. Merdeka Barat 12 (Museum Nasional). Dan Jl. Merdeka Selatan 11 (Perpustakaan SPS) serta Jl. Imam Bonjol 1 (Museum Naskah Proklamasi).

Lebih lanjut, saat itu, kepala Perpustakaan Nasional adalah ibu Mastini Hardjoprakoso, MLS. Yakni seorang mantan kepala Perpustakaan Museum Nasional.

Atas prakarsa Almarhumah Ibu Tien Suharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya. Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16,000 m² lebih dan gedung baru berlantai sembilan.

Lahan yang terletak di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat, merupakan lokasi Koning Willem III School (Kawedri). Yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika zaman kolonial.

Bangunan sekolah inilah yang kemudian setelah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk kantor pimpinan dan sekretariat. Gedung di sebelahnya yang berlantai sembilan berfungsi sebagai perpustakaan yang sebenarnya.

Dengan selesainya pengerjaan sebagian gedung baru maupun yang direnovasi di Jl. Salemba Raya 28A pada awal 1987. Pimpinan dan staf dari tiga bidang (kecuali Bidang Koleksi) pindah ke lokasi tersebut.

Gedung baru itu beserta segala perlengkapannya menyatukan semua kegiatan di bawah satu atap. Padahal, sebelumnya terpencar di beberapa tempat di Jakarta.

Pada usia Perpusnas yang ke-9, secara resmi kompleks itu dibuka yang ditandai dengan penandatanganan sebuah prasasti marmer. Peresmian itu di tanda tangani oleh Presiden dan Ibu Tien Suharto pada tanggal 11 Maret 1989.

Namun, sejalan dengan peresmian kompleks tersebut, sebetulnya ada peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya. Pada tanggal 6 Maret 1989, telah ditandatangani sebuah keputusan monumental oleh Presiden RI melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1989.

Keputusan tersebut menetapkan Perpustakaan Nasional digabung dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan (pimpinan Drs. Soekarman, MLS). Menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kenaikan status kelembagaan ini juga berarti Perpusnas dilepas dari jurisdiksi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Badan induknya yang telah membesarkannya sejak 1980.

Saat itu, Mastini Hardjoprakoso masih dipercaya oleh Pemerintah untuk memimpin lembaga baru ini. Kenyataan ini sekaligus membuktikan komitmen Pemerintah di dalam menaikkan derajat perpustakaan dan pustakawan yang selama itu dirasakan selalu "dilupakan".

Menurut catatan ketika penggabungan, jumlah koleksi berkisar di angka 600 ribu eksemplar. Koleksi tersebut ditangani oleh sekitar 500 orang karyawan yang berlokasi di dua tempat terpisah.

Yaitu di Jl. Salemba Raya 28A dan Jl. Merdeka Selatan 11. Saat ini (Desember 1999) jumlah koleksi diperkirakan 1,100,00 eks, dan jumlah karyawan 700 orang.

Dengan semakin bertambahnya beban tugas dan sejalan dengan kiat Perpusnas dalam menerapkan layanan prima kepada masyarakat. Maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997.

Keppres ini menyempurnakan susunan organisasi, tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi era globalisasi informasi yang sudah kian mendekat.

Di antara penyempurnaan tersebut adalah menciptakan jabatan deputi setingkat eselon IB. Dan menaikkan status Perpustakaan Nasional Provinsi (d.h. Perpustakaan Daerah) menjadi eselon II.

Sebelumnya, Hernandono, MA, MLS, menjadi kepala Perpusnas sejak Oktober 1998. Perpustakaan Nasional RI kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional dalam arti yang sesungguhnya.

Perpustakaan Nasional menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu. Tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan.

Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Layanan itu tidak terbatas pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka.