RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak pernah melarang nobar film “Pesta Babi” dan membuka ruang kritik publik terhadap proyek strategis nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menegaskan pembubaran nobar film “Pesta Babi” bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum terpusat nasional. Ia menyebut kegiatan nobar di sejumlah kampus Bandung dan Sukabumi tetap berlangsung tanpa hambatan maupun pelarangan apa pun.

“Pembubaran nobar film itu bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum yang dilakukan secara terpusat. Sejumlah kampus di Bandung dan Sukabumi tetap menggelar nobar film dokumenter tersebut tanpa hambatan apa pun,” ucap Yusril menjelaskan.

Menurutnya, larangan nobar di Universitas Mataram dan UIN Mataram lebih disebabkan persoalan administratif, bukan substansi film. Ia menilai film tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu lingkungan dan hak ulayat masyarakat Papua.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja. Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif,” kata Yusril.

Ia juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai berpotensi memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Meski demikian, Yusril meminta publik tidak terpancing hanya karena judul yang kontroversial.

“Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral,” ujarnya.

Terkait proyek strategis nasional di Papua Selatan, Yusril menegaskan proyek tersebut bukan bentuk kolonialisme modern. Yusril menyebut pembukaan lahan Papua dimulai sejak 2022 untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional pemerintah.

“PSN dibangun melalui kajian matang demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah tetap terbuka mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan pelaksanaan proyek strategis nasional di lapangan,” ujar Yusril menutup.