RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Ini yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat.

Menurut Nezar, etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas. “Etika perlu diterjemahkan menjadi regulasi karena regulasi memiliki sanksi dan mekanisme yang mengikat,” kata Nezar, Kamis, 14 Mei 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat melakukan audiensi bersama Globethics. Dalam pertemuan itu, Nezar menyoroti tantangan tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan etika dan konflik nilai.

Ia mengatakan kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat. Termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat.

Menurutnya, risiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan teknologi. “Ini menjadi kemajuan karena ada kepedulian terhadap aspek etika dalam pengembangan teknologi,” ujarnya.

Nezar menilai pengembangan AI perlu memperhatikan perbedaan nilai dan norma antarnegara. Terutama karena sebagian besar model generative AI dan large language model dikembangkan di negara-negara Barat.

Karena itu, potensi konflik nilai dinilai dapat muncul dalam proses pengolahan data maupun pengambilan keputusan berbasis AI. Ia menegaskan pengembangan AI di Indonesia perlu tetap memperhatikan nilai, norma, dan karakter masyarakat Indonesia.

Nezar juga menyampaikan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Forum tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kesepakatan global mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial.