RRI.CO.ID, Jakarta — Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pemahaman fiskal yang terlalu sederhana. Penilaian itu dinilai tidak mencerminkan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja. Menurutnya, utang menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh.

“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal. Utang menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” ujar Ronny dalam keterangannya, Selasa 12 Mei 2026.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat mencapai Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Nilai tersebut setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen. Sementara itu, pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Ronny menilai realisasi utang negara tidak dapat dikaitkan dengan satu program tertentu, termasuk MBG. Ia mengatakan struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” katanya.

Ia juga menilai investasi pada gizi anak merupakan bentuk belanja produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ronny mengatakan anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif lebih rendah saat dewasa. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi produktivitas ekonomi di masa mendatang.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang. Negara sedang melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya.

Ronny menambahkan biaya terbesar bagi negara bukanlah memberi makan anak-anak. Menurutnya, kerugian yang lebih besar justru terjadi ketika satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk.

Selain aspek gizi, program MBG dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi domestik. Dampaknya meliputi sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” katanya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan pembahasan publik tidak seharusnya berhenti pada perlu atau tidaknya program tersebut.

“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG. Perdebatan seharusnya fokus pada bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” ujarnya.