Wapres Respons Keluhan Nelayan Soal Solar dan Perizinan
- 08 Mei 2026 23:45 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wapres Gibran serap aspirasi nelayan dan petambak di Lampung Timur
- Dialog dilakukan usai meninjau Kampung Nelayan Merah Putih
- Nelayan sampaikan kendala kuota solar dan perizinan armada
- Pemerintah fokus dukung swasembada pangan nasional
- Gibran minta masyarakat ikut dukung program pemerintah
RRI.CO.ID, Lampung Timur - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan nelayan Lampung Timur, Jumat, 8 Mei 2026. Pertemuan membahas kendala sektor perikanan dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Dialog berlangsung usai peninjauan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari. Dalam kesempatan itu, para nelayan menyampaikan persoalan kuota solar hingga perizinan armada penangkapan ikan.
Menurut nelayan, keterbatasan solar memengaruhi aktivitas melaut dan hasil tangkapan harian. Proses perizinan armada juga dinilai masih menyulitkan masyarakat pesisir.
“Kalau ada kendala perizinan atau kuota solar, segera laporkan. Pemerintah akan segera menindaklanjuti,” kata Wapres Gibran.
Wapres memastikan, pemerintah ingin memperkuat swasembada pangan nasional melalui sektor perikanan. Karena itu, produktivitas nelayan dan petambak dinilai harus ditingkatkan.
Pemerintah juga berjanji melengkapi kebutuhan masyarakat pesisir secara bertahap. Dukungan diarahkan pada sektor pertanian dan perikanan daerah.
“Kita ingin program prioritas Presiden berhasil bersama masyarakat. Program ini tidak bisa berjalan hanya pemerintah,” ujar Wapres.
Menurut Wapres, kolaborasi penting menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah juga diminta aktif membantu penyelesaian masalah nelayan.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Rahmat Mirzani Djausal dan Ela Siti Nuryamah. Hadir pula pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan mendampingi dialog bersama masyarakat.
Kunjungan itu dimanfaatkan pemerintah menyerap aspirasi langsung dari nelayan dan petambak. Berbagai persoalan lapangan disebut akan segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....