RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan tidak akan menolerir penyelewengan dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Penegasan disampaikan usai ditunjuk memimpin tim khusus pendalaman pengadaan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi mandat kepada Agus Jabo dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Dody Sukmono. Tim diminta mengumpulkan seluruh informasi terkait proses pengadaan sepatu siswa.

“Kalau ada penyelewengan, saya sama Pak Menteri yang akan bertindak duluan. Kami sendiri yang akan melapor ke aparat penegak hukum,” kata Agus Jabo di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Tim khusus diberi waktu hingga pekan depan untuk melaporkan hasil pendalaman. Kemensos juga berencana berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Agus Jabo mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah persoalan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

“Besok kami mau ke KPK meminta saran dan masukan. Kami ingin pengadaan tidak menimbulkan masalah,” ucapnya.

Ia juga membantah isu markup harga sepatu siswa Sekolah Rakyat. Polemik disebut bermula dari foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Foto tersebut diambil saat kegiatan dialog bersama pilar sosial di Malang pada 2 Mei 2025. Dokumentasi kemudian dinarasikan sebagai sepatu bantuan Kemensos seharga Rp700 ribu per pasang.

Menurut Agus Jabo, sepatu dalam foto merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anggaran sepatu Rp700 ribu dalam dokumen Kemensos disebut untuk jenis berbeda.

“Sepatu Rp700 ribu itu sepatu PDL. Spesifikasinya berbeda dengan sepatu harian,” katanya.

Ia menjelaskan angka Rp700 ribu merupakan pagu anggaran. Nilai tersebut bukan harga pembelian riil di lapangan.

Siswa Sekolah Rakyat mendapat beberapa jenis sepatu. Jenisnya meliputi sepatu PDL, PDH, olahraga, dan harian.

“Untuk sepatu harian dianggarkan sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Itu berbeda dengan sepatu PDL,” ucap Agus Jabo.

Meski demikian, Kemensos mengapresiasi perhatian publik terhadap program Sekolah Rakyat. Pemerintah memastikan proses pengadaan dilakukan secara transparan.