RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan kepolisian. Hal ini seiring peran strategis Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam memastikan kinerja Polri tetap akuntabel.

Menurutnya, sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada Presiden sekaligus pengawas eksternal Polri, Kompolnas dituntut bekerja secara independen dan kredibel. Penguatan kapasitas kelembagaan dinilai menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan tersebut.

“Dengan fasilitas yang lebih baik, kinerja harus semakin optimal. Profesionalisme dan integritas harus selalu dijunjung tinggi,” ujar Djamari dalam syukuran kantor baru Kompolnas di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menegaskan Kompolnas memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan citra kepolisian di mata publik. Karena itu, integritas harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas.

Djamari juga mengingatkan agar seluruh jajaran tidak mudah menyerah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kompolnas dinilai sebagai mitra strategis dalam mendorong Polri menjadi institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Ia menambahkan tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan hukum. Dalam konteks tersebut, pengawasan yang konsisten menjadi sangat penting.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menilai Kompolnas berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan bagi institusi kepolisian. “Kompolnas diharapkan semakin independen dalam memberikan saran agar Polri dapat menjalankan tugas secara profesional,” kata Listyo.

Anggota Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menyebut momentum ini menjadi penguatan semangat profesionalisme. Selain itu, koordinasi antar pihak diharapkan semakin cepat dan efektif.

Ia menilai peran Kompolnas akan semakin penting dalam mendukung reformasi kepolisian. Hal ini guna memastikan pelayanan hukum berjalan adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.