RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menyampaikan duka atas meninggalnya sejumlah dokter peserta program internship beberapa waktu terakhir. Ia menilai rangkaian kejadian ini harus menjadi alarm untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship di Indonesia.

“Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna,” ujar Netty dalam keterangannya yang diterima RRI, Kamis, 7 Mei 2026.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas ini menyoroti ketidakjelasan status peserta internship. Dimana mereka berada di antara posisi sebagai peserta didik dan tenaga layanan kesehatan.

“Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hak. Termasuk terkait jam kerja, jaminan kesehatan, serta kepastian kesejahteraan,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem supervisi dan pendampingan di lapangan. Program internship seharusnya menjadi proses pembelajaran untuk membangun kompetensi dan kemandirian, bukan menggantikan peran tenaga medis penuh.

“Banyak laporan yang menunjukkan beban kerja tinggi, bahkan melebihi batas, serta minimnya pendampingan. Ini berisiko tidak hanya bagi dokter muda, tetapi juga bagi keselamatan pasien,” ucapnya.

Netty juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan. Ia menyebut masih banyak peserta internship yang enggan melaporkan kondisi kerja yang tidak ideal.

Hal ini karena mereka khawatir berdampak pada penilaian dan kelulusan mereka. Untuk itu, Netty mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera melakukan langkah konkret.

Diantaranya dengan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship, memperkuat sistem supervisi, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan. Ia juga mendorong pembentukan tim investigasi yang transparan dan akuntabel guna mengungkap penyebab pasti dari rangkaian kasus tersebut.

“Keselamatan dokter adalah bagian dari keselamatan pasien. Kita tidak boleh menutup mata. Ini momentum untuk melakukan pembenahan total,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi kelebihan jam kerja dalam kasus meninggalnya dokter magang dr Myta Aprilia Azmi saat internship. Investigasi juga mengungkap dugaan manipulasi jadwal kerja selama almarhumah bertugas di RSUD setempat pada masa dinas terakhir kemarin.

PLT Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kesehatan, Rudi Supriatna Nata Saputra, menyebut jam kerja dr Myta melampaui batas ketentuan selama masa penugasan. Temuan investigasi Kementerian Kesehatan menunjukkan beban kerja almarhumah melebihi aturan jam dinas dokter internship yang berlaku.

“Jam kerja dokter internship maksimal 48 jam per minggu dan per harinya tidak boleh lebih dari 8 jam. Namun, dr MAA tercatat bekerja hingga 51,4 jam dalam seminggu saat bertugas di UGD pada periode Februari hingga April,” kata Rudi Supriatna Nata Saputra saat konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurutnya, Investigasi tersebut mengarah pada dugaan manipulasi jadwal peserta internship. Presensi diduga diubah atas arahan dokter pendamping oleh oknum.

“Kami menemukan data jadwal yang ditandatangani peserta, termasuk almarhumah dr MAA. Ada peserta internship yang mengaku diminta mengedit jadwal,” ucapnya.

Selain itu, Kemenkes juga menyoroti praktik pendampingan dokter magang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilai tidak sesuai aturan. Dalam sejumlah temuan, dokter magang disebut kerap dibiarkan menangani pasien tanpa supervisi memadai, terutama saat jam malam.

“Dokter internship masih membutuhkan bimbingan dalam praktik kedokteran. Kalau dibiarkan menangani pasien tanpa arahan, ini berisiko menimbulkan kesalahan penanganan di UGD,” kata Rudi.