RRI.CO.ID, Banyuwangi - Kemenko Polkam menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Budi Eko Pratomo, di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 6 Mei 2026.

Ia mengatakan transformasi digital melalui SPBE merupakan salah satu pilar utama. Guna meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Serta merumuskan langkah konkret dalam penerapan SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” kata Budi dalam rapat koordinasi penguatan keamanan siber di Banyuwangi.

Menurutnya, percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data, serta stabilitas sistem pemerintahan.

Budi menjelaskan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan memiliki nilai strategis karena daerah tersebut dinilai berhasil dalam implementasi SPBE secara konsisten. Banyuwangi bahkan disebut sebagai contoh praktik terbaik penerapan SPBE, termasuk sebagai percontohan digitalisasi bantuan sosial secara nasional.

“Ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital secara inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Budi Santoso menyampaikan keberhasilan SPBE di daerahnya tidak lepas dari komitmen kepala daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Ia mengungkapkan, sebanyak 217 desa di Banyuwangi kini telah menggunakan jaringan fiber optik. Implementasi SPBE juga didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah hingga pemerintahan desa.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi berinvestasi membangun layanan pusat data yang dipusatkan di Dinas Kominfo dan dikembangkan sesuai kriteria best practice serta standar SNI. Evaluasi dan pemantauan progres penerapan SPBE dilakukan secara berkala setiap minggu oleh bupati bersama seluruh OPD.

Terkait keamanan siber, Pemkab Banyuwangi juga telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) melalui Peraturan Bupati sebagai tim respons insiden keamanan siber. Guna melindungi akses informasi, layanan publik digital, dan infrastruktur TIK di daerah tersebut.