RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memberi perhatian serius pada polemik royalti musik yang memicu perdebatan panjang di industri hiburan nasional selama setahun. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan.

Otto memastikan persoalan itu dibenahi melalui penyusunan ulang peta jalan HKI nasional menyeluruh segera oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah tengah mendorong sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar tata kelola hak cipta dan royalti memiliki arah yang jelas.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

“Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, petanya tidak jelas. Karena itu perlu sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga agar kebijakan HKI ke depan lebih terstruktur,” kata Otto Hasibuan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan, selama ini banyak pihak menganggap persoalan HKI hanya berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum melalui Ditjen KI. Padahal, kata Otto, isu tersebut berkaitan erat dengan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, teknologi digital, perdagangan, hingga penegakan hukum.

“Masalah seperti ribut-ribut soal musik itu termasuk yang harus kita pastikan penyelesaiannya. Jangan sampai kebijakan satu sektor justru berbenturan dengan sektor lain,” ucap Otto menegaskan.

Meski begitu, Otto menekankan Kementerian Koordinator tidak akan masuk ke ranah teknis pembentukan regulasi. Pihaknya akan fokus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif, sementara penyusunan aturan teknis tetap menjadi kewenangan kementerian terkait.

“Tugas kami memastikan semua kementerian berjalan dalam arah yang sama. Sehingga kebijakan HKI nasional benar-benar sinkron dan implementatif,” kata Otto menutup.