RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mengoordinasikan isu penegasan batas wilayah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional dan kelancaran program pemerintah di daerah.

Pembahasan ini mencuat karena masih adanya persoalan batas antarwilayah. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, menegaskan persoalan batas tidak hanya administratif. Menurutnya, dampaknya juga merembet pada aspek ekonomi, politik, hingga hukum di daerah.

“Akibat ketidakjelasan garis batas antar daerah ini berdampak pada ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini menyebabkan ketersendatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kartika dalam keterangan pers pada Senin, 4 Mei 2026.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu utama turut dibahas secara mendalam. Di antaranya meliputi batas daratan, pengelolaan wilayah laut, hingga penyelesaian sengketa pulau.

Kartika menambahkan, persoalan batas wilayah juga dipengaruhi kepentingan tertentu. Terutama yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam di masing-masing daerah.

“Permasalahan ini tidak hanya menyangkut penarikan garis administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Khususnya sumber daya alam yang memicu tarik-menarik klaim antar daerah,” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, serta unsur TNI.

Melalui koordinasi ini, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian batas wilayah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.