RRI.CO.ID, Lombok - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menekankan alokasi bantuan irigasi bagi para petani di NTB harus tepat sasaran. Politisi tersebut menilai dana APBN wajib memberi dampak nyata bagi produktivitas petani.

Legislator DPR RI itu memandang investasi irigasi menyentuh langsung perekonomian rakyat di sektor pertanian. Sari melihat pembangunan jaringan pengairan menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan pangan.

“Bantuan irigasi ini bukan hanya soal mengalirkan air ke sawah. Tetapi tentang memastikan petani kita tidak lagi bergantung pada musim serta mampu meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan,” ujar Sari di Desa Penujak, Praya Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 3 Mei 2026.

Sari menyoroti distribusi air yang tidak merata masih menjadi hambatan utama bagi petani. Menurut dia, kerusakan infrastruktur dan minimnya perawatan rutin menghambat produksi pangan.

Legislator itu menegaskan lembaga legislatif akan terus mengawal penggunaan anggaran negara secara ketat. Ia menilai program pertanian tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan bantuan.

Sari menekankan program yang dibiayai negara harus disertai pengawasan menyeluruh di lapangan. Lanjutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.

Sari juga menyoroti proyek mangkrak tidak boleh kembali terjadi dalam pembangunan fasilitas publik. Menurutnya, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan kelompok tani.

“Negara sudah hadir melalui APBN, sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen bersama. Baik pemerintah daerah, kelompok tani, maupun masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan secara optimal,” kata Sari.

Sari berharap bantuan pengairan mampu meningkatkan indeks pertanaman di wilayah Praya Barat. Menurut Sari, petani harus bisa meningkatkan frekuensi panen setiap tahun.

Ia menilai kesejahteraan petani akan meningkat jika ketahanan pangan daerah diperkuat. Sari juga melihat keberhasilan program diukur dari dampak langsung terhadap rakyat.