Jejak Sejarah Panjang Pers Indonesia, dari Zaman Kolonial hingga Era Digital

Nasional

Jejak Sejarah Panjang Pers Indonesia, dari Zaman Kolonial hingga Era Digital

03 Mei 2026 13:50 WIB
Pusat Pemberitaan

Poin Utama

Pers Indonesia berkembang dari alat kolonial menjadi simbol kebebasan demokrasi
Kebebasan pers menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia
Transformasi teknologi mengubah wajah pers Indonesia di era digital

RRI.CO.ID, Jakarta - Pers Indonesia memiliki perjalanan panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dari era kolonial hingga zaman digital, pers terus mengalami perubahan fungsi, tantangan, hingga bentuk penyebaran informasi.

Dalam sejarahnya, pers tidak hanya menjadi sarana penyampaian berita. Pers juga berperan sebagai alat perjuangan, media pendidikan politik, hingga pengawas jalannya pemerintahan.

Awal Mula Pers di Indonesia

Mengutip dari laman Universitas Mulawarman, jejak awal pers di Indonesia bermula pada masa kolonial Belanda. Surat kabar menjadi media pertama yang digunakan untuk menyebarkan informasi di Hindia Belanda.

Pada abad ke-17, penerbitan surat kabar lebih banyak ditujukan bagi komunitas Eropa di wilayah kolonial. Salah satu surat kabar yang tercatat dalam sejarah adalah Kort Berich Eropa.

Surat kabar itu diterbitkan di Batavia oleh Abraham van den Eede pada 1676. Kala itu, isi pemberitaan masih didominasi informasi perdagangan, kondisi politik Eropa, serta laporan situasi di wilayah jajahan.

Surat kabar juga menjadi alat dokumentasi pemerintah kolonial kepada pusat pemerintahan Belanda. Seiring berkembangnya masyarakat perkotaan pada abad ke-19, kebutuhan terhadap arus informasi semakin meningkat.

Pers perlahan mulai menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Tonggak penting pers pribumi muncul melalui terbitnya Bramartani pada 25 Januari 1855.

Surat kabar berbahasa Jawa itu menjadi media pertama dari kalangan pribumi di Indonesia. Namun, akses terhadap media saat itu masih terbatas pada kalangan bangsawan dan priyayi.

Pers Menjadi Alat Perjuangan

Memasuki abad ke-20, fungsi pers mulai berubah secara signifikan. Pers tidak lagi sekadar menyampaikan informasi perdagangan atau administrasi kolonial.

Media massa mulai menjadi sarana pendidikan politik dan penyebaran semangat nasionalisme. Surat kabar dan majalah saat itu banyak memuat isu sosial, politik, hingga kondisi global.

Para tokoh pergerakan nasional memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Tulisan, opini, dan karya sastra digunakan untuk membangun kesadaran rakyat terhadap pentingnya kemerdekaan.

Kaum intelektual, mahasiswa, hingga sastrawan memanfaatkan media untuk menyuarakan kritik terhadap penjajahan. Pers pun menjadi ruang lahirnya gagasan kebangsaan Indonesia.

Dalam periode ini, media berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun identitas nasional.

Pers di Masa Revolusi dan Demokrasi Liberal

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, pers memasuki babak baru. Pada masa revolusi fisik, pers terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Pers NICA dan Pers Republik.

Pers NICA digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk menyebarkan propaganda agar masyarakat menerima kembali kekuasaan Belanda. Sementara Pers Republik menjadi alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di tengah situasi perang dan perjuangan diplomasi, lahir organisasi penting dunia pers Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berdiri pada 9 Februari 1946.

Selain itu, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) juga dibentuk pada 8 Juni 1946. Kedua organisasi tersebut menjadi tonggak penting perkembangan pers nasional.

Memasuki era demokrasi liberal, kebebasan pers berkembang cukup pesat. Media massa memiliki ruang lebih luas dalam menyampaikan kritik maupun pandangan politik.

Namun, banyak media pada masa itu memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. Isi pemberitaan kerap dipengaruhi kepentingan politik masing-masing kelompok.

Meski demikian, periode demokrasi liberal dianggap sebagai salah satu masa paling bebas bagi pers Indonesia sebelum era reformasi.

Pembatasan Pers pada Demokrasi Terpimpin

Situasi berubah ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Kebebasan pers mulai dibatasi oleh pemerintah.

Puncaknya terjadi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memperkuat kekuasaan presiden. Pemerintah mulai mengendalikan ruang pemberitaan media.

Pers yang dianggap bertentangan dengan kebijakan negara menghadapi tekanan dan pembatasan. Kontrol pemerintah terhadap media semakin kuat pada periode tersebut.

Pers di Era Orde Baru

Pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto membawa harapan baru bagi dunia pers. Pada awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers.

Aturan tersebut menjamin pers tidak dapat disensor maupun dikendalikan. Kebebasan pers sempat kembali mendapatkan ruang.

Namun, kondisi berubah setelah Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Demonstrasi besar yang dipicu ketidakpuasan sosial dan ekonomi berujung pengetatan kontrol pemerintah terhadap media.

Banyak media dibredel dan kehilangan izin terbit. Pemerintah kemudian mewajibkan perusahaan pers memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Sistem tersebut membuat pemerintah memiliki kendali besar terhadap media massa. Pers yang kritis terhadap pemerintah berisiko dicabut izinnya sewaktu-waktu.

Pada masa itu, sejumlah media memilih bergerak melalui jaringan alternatif dan bawah tanah. Pers tetap berusaha menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah tekanan rezim.

Reformasi dan Kebebasan Pers

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 menjadi titik balik kebebasan pers Indonesia. Presiden BJ Habibie membuka ruang demokrasi yang lebih luas, termasuk bagi media massa.

Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi ini menjadi dasar penting kebebasan pers modern di Indonesia.

Melalui UU Pers, negara menjamin kemerdekaan pers serta melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers juga diberi ruang lebih besar untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Era reformasi melahirkan pertumbuhan media yang sangat pesat. Tidak hanya media cetak dan televisi, tetapi juga media digital dan platform daring.

Kemajuan teknologi membuat distribusi informasi menjadi lebih cepat dan luas. Pers kini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari portal berita online hingga media sosial.

Tantangan Pers di Era Digital

Meski lebih bebas, pers modern menghadapi tantangan baru di era digital. Persaingan informasi berlangsung sangat cepat di tengah arus media sosial dan perkembangan teknologi.

Media massa dituntut mampu menjaga akurasi, independensi, dan etika jurnalistik di tengah banjir informasi. Ancaman hoaks dan disinformasi juga menjadi tantangan besar bagi dunia pers.

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai platform media.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pers modern memiliki ruang yang jauh lebih luas dibandingkan masa lalu. Pers kini menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan hak masyarakat atas informasi.

Di tengah perkembangan zaman, pers Indonesia terus bertransformasi mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan publik. Namun, fungsi utamanya tetap sama, yakni menyampaikan informasi yang faktual, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci / Tags