Hormati Profesi Guru, PB PGRI Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

  • 02 Mei 2026 10:29 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Unifah Rosyidi menegaskan penghormatan profesi guru menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan nasional.
  • Pengurangan beban administrasi dan pemberdayaan guru dinilai penting untuk menciptakan sistem pembelajaran berkualitas.
  • Gogot Suharwoto mengungkap 120.000 SD rusak dan pemerintah mengintervensi melalui program revitalisasi.

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan penghormatan profesi menjadi kunci utama. Unifah menyebut kualitas pendidikan nasional harus dimulai dengan memberikan kepastian masa depan bagi seluruh tenaga pendidik.

Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus menjadi titik balik untuk mengungkit kualitas sistem pembelajaran secara menyeluruh. Unifah memaparkan bahwa pemangkasan beban administrasi guru sangat diperlukan guna menciptakan tata kelola pendidikan yang baik.

“Pendidikan bermutu bagi semua, kepastian masa depan pendidik guru dan pendidikan, pendidik gitu. Itu penting banget dan mengurangi beban administrasi guru dan punya sistem tata kelola yang baik dalam pendidikan itu,” ujar Unifah di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Guru harus mendapatkan kepercayaan serta pendampingan secara terus-menerus agar kemampuan profesional mereka dapat berkembang dengan dinamis. Unifah menegaskan bahwa pemberdayaan pendidik jauh lebih penting daripada terjebak dalam aksi saling menyalahkan antarpihak.

Kerja sama kolektif seluruh elemen bangsa menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan visi pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Unifah mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi demi mencetak generasi penerus yang memiliki kompetensi global unggul.

“Guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan, guru didampingi terus-menerus supaya dia mempunyai kemampuan yang terus-menerus berkembang. Dan udahlah tidak perlu saling salah menyalahkan,” kata Unifah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menjelaskan kondisi fisik sekolah. Gogot mengungkapkan sebanyak 120.000 Sekolah Dasar (SD) di Indonesia mengalami kerusakan bangunan dengan kategori sedang hingga berat.

Pemerintah melakukan intervensi darurat melalui Instruksi Presiden (Inpres) revitalisasi untuk memperbaiki total 195.000 sekolah yang bermasalah. Gogot mengatakan kerusakan masif ini merupakan akumulasi dari kurangnya perawatan rutin pada ruang kelas selama bertahun-tahun.

“Bapak Presiden dapat laporan memang kondisi sekolah kita dari 430.000 itu, ada 195.000 yang memiliki ruang kelas, ruang TU, ruang admin. Intinya ruang-ruang di sekolah kita itu, rusak sedang dan berat,” kata Gogot.

Skema perbaikan dilakukan secara swakelola dengan menyalurkan dana Rp16,9 triliun langsung ke rekening pihak sekolah. Gogot memaparkan bahwa langkah ini efektif menggerakkan ekonomi desa karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengerjaan.

Proyek pembangunan tersebut berhasil menyerap sebanyak 350.000 lapangan kerja baru bagi warga di sekitar lokasi satuan pendidikan. Gogot menilai sistem gotong royong ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi daerah mencapai angka Rp27 triliun.

“Anggaran 16,9 triliun ke titik-titik satuan pendidikan itu di desa, kalau TK dia di dusun, benar-benar langsung ke rekening mereka sehingga bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Hitung-hitungan teman-teman kemarin diestimasi sekitar 350.000 lapangan kerja terbuka untuk menyelesaikan rehab-rehab di semua titik itu,” ujar Gogot.

Kemendikdasmen memfokuskan program rehabilitasi tahun 2026 pada wilayah terdampak bencana alam serta daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Gogot menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp3,1 triliun khusus untuk percepatan rekonstruksi di Pulau Sumatera.

Penataan lingkungan sekolah dan penyediaan sarana air bersih menjadi prioritas tambahan dalam tahun ini. Gogot menambahkan bahwa fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga diperkuat guna mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis nasional.

“Tahun ini kami ditugaskan untuk menyelesaikan 10.722 sekolah. Kita fokuskan ke daerah bencana, baru nanti daerah 3T, baru daerah rusak berat di luar bencana dan di luar 3T,” kata Gogot.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....