RRI.CO.ID, Pontianak - Partai Hanura menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) bagi anggota DPRD dari Fraksi Hanura di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 525 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sekaligus konsolidasi internal partai. Menurutnya, peningkatan kualitas anggota legislatif menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat sistem demokrasi.

“Di tengah banyak agenda nasional yang dipusatkan di Jakarta, Hanura justru memilih daerah sebagai pusat kegiatan. Ini adalah komitmen kami untuk mendorong daerah berdaya sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” ujar Benny dalam konferensi pers di Pontianak, Kamis, 30 April 2026.

Ia menjelaskan, Bimteknas juga menjadi bagian dari persiapan partai menghadapi agenda verifikasi faktual dan kontestasi demokrasi 2029. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi pemilu, tetapi juga kapasitas intelektual. Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat,” tegasnya.

Benny menambahkan, kesalahan dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah dapat berdampak langsung terhadap arah pembangunan. Karena itu, penguatan kapasitas melalui Bimteknas dinilai menjadi langkah strategis bagi kader Hanura di parlemen daerah.

“Anggota DPRD Hanura harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Bimteknas Hanura, Hildi Hamid menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang fiskal daerah dan berpotensi mengganggu pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Hildi, sejumlah daerah mulai merasakan penurunan kewenangan dalam mengelola pembangunan akibat keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan kondisi di beberapa daerah di Kalimantan Barat yang mengalami tekanan fiskal cukup signifikan.

“Bahkan ada daerah yang tidak lagi mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD. Karena alasan efisiensi belanja,” kata Hildi.

Ia menambahkan, tingginya proporsi belanja pegawai di sejumlah daerah bukan semata karena besarnya anggaran tersebut. Namun, kondisi itu juga dipengaruhi oleh keterbatasan total APBD yang dimiliki daerah.