Dirjen Kemendikdasmen: 120.000 SD Rusak akibat Minimnya Pemeliharaan

  • 30 Apr 2026 20:15 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Gogot Suharwoto menyebut 120.000 SD rusak akibat minimnya pemeliharaan jangka panjang.
  • Pemerintah menerbitkan Inpres dan menggelontorkan Rp16,9 triliun untuk intervensi darurat perbaikan sekolah.
  • Program revitalisasi berbasis swakelola dinilai mampu menciptakan 350.000 lapangan kerja baru.

RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto mengatakan 120.000 sekolah dasar rusak. Ia menyebut kondisi memprihatinkan tersebut terjadi karena gedung tidak mendapatkan pemeliharaan rutin selama bertahun-tahun.

Gogot menjelaskan bahwa akumulasi kerusakan bangunan pendidikan ini merupakan dampak nyata dari pengabaian perawatan jangka panjang. Menurutnya, ruangan kelas yang tidak dirawat akan mengalami penurunan kualitas dari kategori ringan menjadi rusak sangat berat.

“Kondisi baik jika tidak dirawat, itu nanti akan menjadi rusak ringan, rusak ringan tidak dirawat lima tahun, langsung turun ke rusak sedang. Rusak sedang tidak dirawat lima tahun, rusak berat, rusak berat tidak dirawat, sudah rusak total, ambruk gitu,” ujar Gogot di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Lanjutnya, tingkat kerusakan infrastruktur pendidikan paling tinggi saat ini didominasi oleh jenjang Sekolah Dasar (SD) di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa 85 persen dari total populasi sekolah dasar nasional kini berada dalam kondisi hancur.

Gogot memaparkan bahwa pemerintah pusat terpaksa menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melakukan intervensi darurat secara masif. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah daerah tidak lagi mampu menangani beban kerusakan gedung sekolah yang sudah sangat menumpuk.

“Jadi intervensi ini darurat ya, Inpres. Karena 195.000 itu banyak sekali ya, 1,2 juta ruang kelas rusak itu banyak sekali, jadi harus diintervensi,” kata Gogot.

Gogot juga menyoroti perihal transparansi dana. Ia menegaskan bantuan senilai Rp16,9 triliun akan langsung masuk ke dalam rekening masing-masing sekolah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tatang Muttaqin menyatakan sistem swakelola memberikan keuntungan ekonomi berlipat. Ia menilai pengerjaan secara mandiri oleh masyarakat mampu menghasilkan lebih banyak ruang kelas baru (RKB).

“Yang swasta itu bisa dia menjadi dari tiga menjadi empat bahkan lima. Jadi ada banyak sekolah swasta itu dia bisa melipatgandakan,” ujar Tatang.

Proyek revitalisasi ini berhasil menciptakan sekitar 350.000 lapangan kerja baru. Penggunaan tenaga kerja lokal secara otomatis akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa dan dusun.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....