RRI.CO.ID, Jakarta - Percepatan pembangunan Double-Double Track (DDT) hingga penataan perlintasan sebidang menjadi fokus utama DPR RI dalam membenahi sistem perkeretaapian nasional. Dua langkah ini dinilai saling melengkapi, baik untuk penanganan jangka pendek maupun reformasi keselamatan jangka panjang.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai percepatan DDT, di lintasan Bekasi hingga Cikarang, menjadi solusi strategis untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ia menegaskan, selama kereta komuter dan kereta jarak jauh masih berbagi lintasan, potensi gangguan operasional akan terus tinggi.

“Momentum ini harus kita gunakan untuk mempercepat DDT. Jalur kereta komuter dan jarak jauh wajib dipisah agar sistem operasi lebih aman dan tidak saling mengganggu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Menurutnya, saat ini pembangunan DDT baru menjangkau Stasiun Bekasi, sementara lintasan menuju Cikarang masih menggunakan jalur campuran. Kondisi tersebut dinilai menjadi titik rawan karena gangguan pada satu layanan dapat berdampak langsung pada layanan lainnya.

Sudjatmiko menambahkan, percepatan proyek kini lebih memungkinkan karena persoalan pembebasan lahan tidak lagi menjadi kendala utama. Ia mendorong pemerintah segera mengeksekusi pembangunan agar pemisahan jalur dapat segera terealisasi.

Sementara, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian. Terutama terkait perlintasan sebidang yang masih marak dan berisiko tinggi.

Ia menyebut kecelakaan di Bekasi Timur menjadi bukti bahwa keberadaan perlintasan sebidang, masih menjadi ancaman serius. Khususnya perlintasan yang tidak ada penjagaan serius.

Lasarus menilai idealnya jalur kereta api harus steril dari hambatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak perlintasan, termasuk yang liar, tersebar di berbagai daerah.

“Kami harap agar pemerintah mempercepat penataan hingga penghapusan perlintasan sebidang berisiko tinggi. Sekaligus memastikan sistem keselamatan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

Meski demikian, DPR juga mendorong langkah jangka pendek seperti pemasangan palang otomatis di titik-titik rawan. Namun, upaya tersebut ditegaskan hanya sebagai solusi sementara.

“Palang otomatis penting untuk jangka pendek. Tetapi solusi utama tetap pemisahan jalur melalui DDT agar sistem perkeretaapian kita lebih aman dan modern,” ujar Sudjatmiko.