RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah mendorong terobosan pendanaan alternatif untuk pengelolaan taman nasional di tengah keterbatasan anggaran negara. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko, Diketahui anggran negara belum mampu menjangkau seluruh kawasan konservasi.

Satyawan mengungkapkan bahwa alokasi dana dari APBN saat ini baru mampu mengelola sekitar 30 persen. Dana tersebut berasal dari 57 taman nasional yang ada di Indonesia.

“Anggaran per hektare kita juga masih sangat kecil. Ini terlihat jika dibandingkan dengan taman nasional di luar negeri,” ujar Satyawan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu, 28 April 2026.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan melalui berbagai skema inovatif. Salah satunya adalah pengembangan e-bio fund, yang ditujukan untuk menarik pendanaan filantropi global guna mendukung program konservasi.

Melalui skema ini, dana tidak hanya digunakan untuk program jangka panjang. Namun juga dapat dimanfaatkan secara cepat dalam situasi darurat, seperti penanganan konflik satwa dengan manusia.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kemitraan dengan organisasi non-pemerintah. Serta membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta dalam mendukung pelestarian spesies dan ekosistem.

Di sisi lain, skema perdagangan karbon juga mulai diproyeksikan sebagai salah satu sumber pendanaan baru. Yang mana ini untuk menutup kesenjangan kebutuhan biaya pengelolaan kawasan konservasi.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari WWF Indonesia. CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai inovasi pembiayaan merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan taman nasional.

Namun, ia menekankan bahwa skema tersebut tidak boleh berorientasi pada komersialisasi. Melainkan tetap mengedepankan nilai ekologis, keberlanjutan, serta manfaat bagi masyarakat.

“Ini bukan solusi jangka pendek, tetapi upaya jangka panjang agar lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Dengan berbagai skema tersebut, pemerintah berharap fungsi taman nasional sebagai penyangga kehidupan, pelindung keanekaragaman hayati. Serta sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.