RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Dengan tujuan untuk memperkuat pemulihan ekosistem sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Satgas tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola taman nasional secara berkelanjutan.

Kementerian Kehutanan menggelar rapat perdana Satgas dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Dan didampingi langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

“Inovasi pembiayaan ini bukan untuk komersialisasi. Prinsipnya ecology before tourism, pariwisata harus mendukung ekologi,” ujar Hashim, di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan memulai proyek percontohan di 13 taman nasional. Termasuk Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30 sebagai kawasan prioritas konservasi spesies.

Satgas akan bekerja melalui dua jalur, yakni penguatan regulasi dan kelembagaan. Serta mobilisasi pendanaan melalui kemitraan strategis dan instrumen keuangan inovatif seperti carbon trading dan blended finance.

“Berbagai skema pembiayaan akan terus dieksplorasi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi. Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari WWF-Indonesia,” kata Raja Juli.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Serta nantinya akan ada peningkatan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk menjamin transparansi.

Melalui sinergi lintas pihak, pemerintah berharap taman nasional dapat berfungsi optimal. Sebagai penyangga kehidupan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.