RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi V DPR RI menyampaikan duka mendalamendalamm atas kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL pada Senin, 27 April 2026 malam.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta seluruh petugas di lapangan memprioritaskan penanganan korban secara optimal. Menurutnya, proses evakuasi harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan mengutamakan keselamatan.

“Selaku Pimpinan Komisi V DPR menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan tersebut. Kepada petugas di lapangan untuk memastikan dan memprioritaskan penanganan korban agar mendapatkan penanganan dengan baik dan maksimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 28 April 2026.

Selain itu, Lasarus mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan perlintasan sebidang di jalur kereta api. Ia menilai titik-titik tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan.

Menurutnya, Komisi V DPR RI telah berulang kali mengingatkan PT KAI dan Kementerian Perhubungan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun hingga kini, masih banyak perlintasan yang belum tertangani secara optimal.

“Kami sudah bertahun-tahun meminta KAI untuk menyelesaikan jalur perlintasan sebidang, tapi hingga saat ini tidak tertangani dengan baik. Coba kita cek data sampai saat ini ada ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang tidak tertangani,” katanya.

Ia mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, potensi kecelakaan serupa masih bisa terjadi. Menurutnya, jalur kereta api idealnya steril dari berbagai hambatan.

“Makanya di seluruh dunia ini jalur kereta api itu clear and clean, kecuali di Indonesia. Oleh sebab itu, jika darurat perlintasan sebidang tidak tertangani dengan baik, maka ada ribuan kemungkinan kecelakaan akan kembali terjadi,” katanya.

Berdasarkan data PT KAI, jumlah perlintasan sebidang pada 2024 tercatat mencapai 3.896 titik. Dari jumlah tersebut, sebagian masih belum dijaga maupun terdaftar secara resmi.

Pada 2025, jumlahnya menurun menjadi 3.703 titik, namun masih terdapat ratusan perlintasan yang belum dijaga. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah.