RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI buka suara, terkait rencana Kemendiktisaintek untuk menutup sejumlah program studi (prodi) di kampus. Kemendiktisaintek menilai, sejumlah prodi di perguruan tinggi kurang relevan dengan pertumbuhan industri di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pemerintah tidak boleh sembarangan mengambil kebijakan strategis tersebut. Rencana penutupan prodi itu, harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kemendiktisaintek tidak boleh gegabah dalam menutup prodi. Harus ada kajian mendalam, dan prosesnya perlu melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, pelaku industri, serta masyarakat,” kata Lalu dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Politikus PKB ini mengingatkan, dinamika pertumbuhan industri saat ini berlangsung sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa memastikan secara pasti jenis industri apa yang akan berkembang di masa depan.

“Pertumbuhan industri sangat dinamis. Pemerintah sendiri belum tentu bisa memprediksi industri apa yang akan muncul ke depan,” ucap Lalu.

Sebuah prodi yang dinilai kurang relevan di dalam negeri, menurutnya, belum tentu benar-benar tidak dibutuhkan. Bisa saja, prodi tersebut justru relevan dengan perkembangan industri di tingkat global.

“Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya belum berkembang di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya,” ujar Lalu.

Sebelumnya diberitakan, Kemendiktisaintek mengusulkan evaluasi hingga penutupan prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco mengatakan, langkah tersebut bertujuan mengatasi ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.

“Mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, saat ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan minat pasar jangka pendek. Sehingga, dinilainya terjadi kelebihan suplai lulusan di bidang tertentu.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ucap Badri.