RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengumumkan langkah pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan nasional melalui pendidikan dokter. Langkah strategis ini melibatkan penambahan signifikan jumlah program studi spesialis dan subspesialis di seluruh Indonesia.

Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan telah menyetujui pembukaan 156 prodi spesialis baru sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Izin ini mencakup 126 program studi spesialis dan 30 program subspesialis untuk memperluas kapasitas pendidikan kedokteran.

"Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 156 izin prodi spesialis baru. Sebanyak 126 prodi spesialis dan 30 prodi subspesialis," ujar Brian dalam pertemuan dialog antara Presiden RI Prabowo Subianto dan 1.000 akademisi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 15 Januari 2026.

Penambahan prodi spesialis berdampak langsung pada jumlah mahasiswa kedokteran yang dapat diterima setiap tahun akademik. Pada awal 2026, tercatat penambahan mahasiswa baru sebanyak 3.150 orang untuk berbagai program studi tersebut.

Saat ini, jumlah mahasiswa kedokteran mencapai sekitar 5.000 orang sebelum penambahan prodi baru. Dengan penambahan tersebut, total mahasiswa kedokteran nasional meningkat menjadi 8.650 orang di seluruh fakultas kedokteran.

Selain pendidikan dokter, Brian menyampaikan bahwa dukungan anggaran riset nasional juga meningkat signifikan tiap tahunnya. Riset diarahkan untuk menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri nasional, termasuk pengembangan energi dan teknologi.

Ia mengatakan beberapa kajian terkait industri nasional yang sedang dikerjakan mencakup pengembangan tenaga surya, logam tanah jarang, dan pengelolaan sampah. Kajian ini juga mencakup ekonomi sirkular, pembangkit listrik tenaga nuklir, industri semikonduktor, sepatu, tekstil, serta kosmetik untuk memperkuat sektor strategis.

Brian juga menyebutkan bahwa upaya pemerintah mencakup ketahanan pangan, khususnya bawang putih, kedelai, dan gandum yang menjadi fokus utama. Langkah tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pangan nasional sekaligus mendukung ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.