RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyebut kemiskinan ekstrem turun dari 1,28 persen menjadi 0,78 persen. Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem kini tercatat 2,2 juta dari sebelumnya 3,56 juta orang.

Penyampaian itu disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Rapat tersebut dihadiri para menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga pemerintah terkait.

“Sejak Instruksi Presiden diterbitkan, seluruh kementerian dan lembaga terus menjalankan program perlindungan sosial. Program ini berupa bantuan sosial dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat,” kata pria yang karib disapa Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM), Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Ia menjelaskan capaian tersebut menjadi dasar untuk memperkuat penanganan kemiskinan ekstrem ke depan. Selain itu, sekitar 0,48 persen masyarakat juga berhasil keluar dari kategori miskin ekstrem.

“Setelah data ini diperoleh, pemerintah akan terus melakukan penajaman program berbasis lokasi. Langkah ini dilakukan agar target kemiskinan ekstrem nol persen dapat tercapai tahun ini,” katanya.

Karena itu, pemerintah mulai menyelaraskan berbagai program agar lebih efektif. Sinkronisasi dilakukan pada lokasi pelaksanaan serta jenis program yang dijalankan.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem secara merata. Pemerintah juga menargetkan program berjalan lebih terkoordinasi dalam waktu dekat.

“Seluruh program yang belum bersinergi akan segera dirapikan dan diperkuat. Dalam waktu dekat, kami optimistis pelaksanaan program menjadi lebih efektif,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah mengarahkan kebijakan anggaran agar berdampak langsung pada masyarakat. Anggaran difokuskan pada bantuan sosial serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Program tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha baru. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Setiap rupiah anggaran harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini menjadi arah utama pemerintah saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah masih memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan. Setelah itu, fokus akan diarahkan pada penguatan kelompok masyarakat menengah.