RRI.CO.ID, Jakarta- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini mengatakan kasus daycare bermasalah yang ditangani KPAI kerap tidak berizin. Pendirian daycare hanya untuk mencari keuntungan tanpa peduli dengan perizinan.

“Beberapa daycare bermasalah yang ditangani KPAI, mereka beroperasi untuk orientasi bisnis saja. Tidak mengindahkan aturan apalagi izin pendirian,” kata Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, kepada RRI.CO.ID, Minggu, 26 April 2026.

Menurut Diyah, daycare bermasalah juga tidak perduli dengan lingkungan disekitar . Selain itu, mereka tidak memiliki izin dari tokoh masyarakat atau perangkat desa.

“Biasanya daycare seperti ini juga abai dengan masyarakat sekitar, tidak izin tokoh masyarakat atau perangkat desa. Kalau menurut aturan, pendirian harus seizin dinas pendidikan setempat dan pemerintah kota/kabupaten setempat,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi menggerebek daycare Little Aresha, Yogyakarta karena ada dugaan kekerasan terhadap anak. Polisi telah menetapkan 13 orang tersangka mulai dari pimpinan yayasan, kepala sekolah hingga pengasuh.

“Jadi, sampai malam ini tadi melaksanakan gelar perkara setelah itu menetapkan 13 orang tersangka sementara. Terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh,” kata Kapolresta Yogya Kombes Pol Eva Guna Pandia kepada wartawan di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu 25 April 2026.

Ada 53 orang balita yang diduga mendapatkan kekerasan selama di daycare. Anak-anak diperlakukan tidak manusiawi seperti tangan atau kaki diikat, kemudian tidur di lantai dingin.

Orang tua juga mengatakan kerap memberikan bekal makanan namun diduga bekal tidak diberikan kepada anak. Sehingga ketika anak pulang ke rumah, dalam keadaan lapar.