Hotspot Melonjak, Riau Didorong Perkuat Strategi Respons Cepat Cegah Karhutla

RR.CO.ID, Jakarta – Lonjakan signifikan titik panas di Provinsi Riau mendorong pemerintah memperkuat strategi respons cepat. Hal ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas saat musim kemarau 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, peningkatan jumlah hotspot harus direspons dengan tindakan cepat dan terukur. Selain itu, dikakukan bukan hanya sekadar pemantauan di lapangan.

“Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani, jangan menunggu api membesar. Kunci pengendalian karhutla ada pada kecepatan respons dan ketepatan penanganan,” ujar Hanif lewat keterangannya, Minggu, 26 April 2026.

Data hingga 23 April 2026 menunjukkan terdapat 840 titik panas di Riau, dengan 318 titik berkategori kepercayaan tinggi. Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, luas area terbakar mencapai 8.555,37 hektare atau melonjak hingga 20 kali lipat dibandingkan 2025. Kondisi tersebut diperparah oleh proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan fase El Niño lemah hingga moderat.

Fenomena ini berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan kering. Terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang meningkatkan kerentanan kebakaran, khususnya pada lahan gambut.

Dalam konteks ini, pemerintah menekankan pentingnya penguatan patroli terpadu dan pengawasan wilayah rawan. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, diminta mengoptimalkan koordinasi dan kesiapan.

Dunia usaha juga diminta tidak abai terhadap tanggung jawabnya. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diwajibkan memastikan kesiapan sarana pengendalian karhutla,” ucap Hanif.

General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menilai karhutla bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga risiko strategis bagi sektor energi. Gangguan visibilitas, kesehatan pekerja, hingga ancaman terhadap infrastruktur menjadi dampak nyata yang harus diantisipasi sejak dini.

“Kesiapsiagaan kami di lapangan, termasuk personel fire brigade dan armada pendukung. Yang merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk menjaga operasional tetap aman sekaligus melindungi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan tegas, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi pelanggar.

Dengan tren peningkatan hotspot dan ancaman kekeringan, respons cepat dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penentu. Agar Riau terhindar dari bencana kabut asap yang berdampak luas seperti tahun-tahun sebelumnya.