RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya pencegahan penyebaran ekstremisme di kalangan pelajar diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Bali. Langkah ini diwujudkan dalam talkshow perlindungan anak di lingkungan sekolah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali dan menghadirkan unsur kepolisian, pemerintah, serta lembaga perlindungan anak. Sinergi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga generasi muda dari paparan ideologi kekerasan, Jumat, 24 April 2026.

Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa yang mewakili Kepala Densus 88 AT Polri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menilai penanganan ekstremisme selama ini masih bersifat parsial dan perlu diperkuat secara terpadu.

“Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan masih cenderung parsial dan belum terintegrasi. Ini menjadi tantangan untuk memperkuat sinergi lintas sektor,” ujarnya.

Ia juga menilai perlindungan anak kini menjadi isu strategis nasional yang berkaitan dengan keamanan. Ancaman terhadap anak dinilai semakin kompleks dan tidak selalu terlihat secara kasat mata.

“Perlindungan anak tidak lagi sekadar isu sosial. Ini sudah menjadi isu keamanan nasional karena ancamannya semakin kompleks,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kerentanan generasi muda di era digital yang terpapar informasi tanpa filter. Kondisi ini membuat remaja rentan terhadap pengaruh ekstremisme melalui ruang digital.

“Generasi muda unggul dalam teknologi, namun rentan terhadap informasi tanpa filter. Efek echo chamber dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan,” katanya.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan pentingnya peran keluarga. Menurutnya, perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat.

“Perlindungan anak dari ekstremisme harus dimulai dari keluarga. Ini bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan penguatan nilai kearifan lokal sebagai benteng ideologi. Nilai tersebut dinilai penting dalam membangun karakter generasi muda yang toleran.

“Nilai lokal seperti Tri Hita Karana harus diperkuat. Ini penting untuk menjaga harmoni dan membangun karakter generasi muda,” ucapnya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif. Ia menyebut peran semua pihak sangat penting dalam menjaga lingkungan pendidikan.

“Pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi aparat, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sesi talkshow, Densus 88 AT Polri menyoroti penyebaran ekstremisme melalui ruang digital yang menyasar remaja. Deteksi dini dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah paparan sejak awal.

Ketua KPAD Provinsi Bali Ni Luh Gede Yastini menegaskan anak yang terpapar harus dipandang sebagai korban. Pendekatan perlindungan menjadi prioritas dalam proses penanganan.

“Anak yang terpapar harus dipandang sebagai korban. Penanganan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” katanya.

Disdikpora Bali melalui Anak Agung Bagus Suryawan menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah preventif utama dalam membentengi siswa.

“Pendidikan karakter menjadi instrumen preventif utama. Ini membangun ketahanan mental dan moral siswa dari pengaruh radikalisme,” ujarnya.

Kegiatan juga diakhiri dengan deklarasi bersama anti intoleransi dan ekstremisme. Deklarasi melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan di Bali.

Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan lingkungan pendidikan menjadi lebih aman dan kondusif. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan sosial dari pengaruh ideologi kekerasan.