RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengoptimalkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat integrasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

Upaya tersebut juga bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Hal ini penting dalam menghadapi dinamika wilayah yang terus berkembang.

Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta mengatakan, penguatan difokuskan pada sinergi lintas sektor. Khususnya antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah.

“Forum ini difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya untuk menciptakan harmonisasi kerja yang lebih solid,” ujarnya di Padang, Sumatra Barat, seperti dikutip, Jumat, 24 April 2026.

Menurutnya, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sangat penting. Peran ini untuk memastikan koordinasi dan pengawasan kebijakan berjalan optimal.

Selain itu, gubernur juga bertugas melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Hal ini agar kebijakan daerah selaras dengan program prioritas nasional.

“Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ini menjadikan Gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah otonom. Namun juga sebagai wakil pemerintah pusat, yang memiliki tugas bersifat atributif dan delegatif, serta menggunakan instrumen dekonsentrasi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antar-OPD dan dukungan Forkopimda dinilai semakin krusial. Hal ini terutama dalam memastikan program strategis nasional berjalan efektif di daerah.

Peran tersebut juga penting dalam penanganan risiko bencana di Sumatera Barat. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar respons kebijakan lebih cepat dan tepat.

Penguatan peran gubernur mencakup berbagai aspek strategis. Di antaranya pengelolaan batas wilayah dan penataan ruang.

Selain itu, dilakukan juga koordinasi pembangunan antar-daerah serta penyelarasan rencana tata ruang wilayah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan wilayah secara terintegrasi.