RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sistem pelindungan PMI agar lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba mengatakan, desk dibentuk agar koordinasi antarinstansi lebih responsif. “Pembentukan desk ini untuk menghadirkan mekanisme koordinasi yang lebih responsif dan terintegrasi dalam pelindungan PMI,” ujar Koba dalam keterangan pada Rabu, 22 April 2026.

Ia menegaskan, kehadiran negara harus dirasakan sejak tahap awal hingga akhir penempatan pekerja migran. Mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.

Dalam implementasinya, Desk P2MI 2026 melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga. Koordinasi dibagi ke dalam empat subdesk utama sesuai fungsi masing-masing.

Subdesk pencegahan difokuskan untuk menutup celah keberangkatan ilegal dan memperkuat edukasi kepada masyarakat. Sementara subdesk pelindungan bertugas menyediakan layanan cepat, termasuk bantuan hukum dan penyediaan tempat penampungan.

Adapun subdesk penegakan hukum diarahkan untuk menindak pelaku kejahatan terkait PMI, termasuk praktik penipuan. Sedangkan subdesk komunikasi dan media berperan dalam menangkal hoaks serta memperkuat penyebaran informasi yang akurat.

Sekretaris Jenderal KP2MI, Dwiyono menilai pembentukan desk ini sebagai langkah strategis. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menekan keberangkatan non-prosedural, termasuk praktik pekerja ilegal berbasis daring.

Di sisi lain, Deputi Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi PMI. Hal ini agar mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Ia juga menawarkan program Perintis Berdaya sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi salah satu faktor pendorong migrasi non-prosedural.

“Melalui Desk P2MI, koordinasi antarkementerian dan lembaga diharapkan semakin solid. Sehingga bisa menghadirkan pelindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.

Pembentukan Desk P2MI menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia. Langkah ini juga bertujuan memastikan keamanan dan kesejahteraan PMI di tengah dinamika global.