RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat penegakan hukum terhadap praktik nelayan pelintas batas negara. Langkah ini juga diiringi dengan peningkatan upaya pencegahan, khususnya di wilayah perairan Indonesia–Australia.

“Rakor ini difokuskan pada penyamaan data dan informasi terkait insiden penangkapan nelayan Indonesia di wilayah perbatasan, serta penyusunan langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Parimeng, dalam rapat koordinasi di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 21 April 2026.

Ia menjelaskan, penanganan kasus nelayan pelintas batas selama ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya terkait efektivitas sanksi yang dinilai belum memberikan efek jera.

“Selama ini kita melihat belum ada opsi yang benar-benar memberikan efek jera. Ketika nelayan ditangkap di Australia, mereka tidak bisa dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama, ini menjadi tantangan kita,” kata Parimeng.

Menurutnya, penegakan hukum ke depan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. Pemerintah juga berupaya menindak pihak-pihak yang berada di balik praktik tersebut.

“Yang paling utama, kita tidak hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi juga harus mampu menjerat ‘cukong’ atau sponsor di belakangnya. Sehingga praktik pelintas batas ini bisa ditekan seminimal mungkin,” ucapnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif. Upaya tersebut dinilai harus menyentuh akar persoalan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

Pemerintah sejauh ini telah menjalankan berbagai program pencegahan. Di antaranya melalui pengembangan kampung nelayan, penguatan koperasi, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Parimeng menambahkan, rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, masukan dari berbagai kementerian dan lembaga akan dihimpun untuk menentukan langkah lanjutan.