RRI.CO.ID, Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta evaluasi pengiriman pasukan TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Permintaan ini menyusul situasi keamanan yang dinilai belum kondusif.

Puan menyoroti masih adanya serangan di wilayah yang seharusnya menjadi zona aman. Ia menilai perlu pertimbangan untuk menjeda pengiriman pasukan periode berikutnya.

“Keselamatan seluruh warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama. Termasuk prajurit TNI yang bertugas di garis depan misi perdamaian,” ujar Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perlindungan pasukan. Aspek logistik dan sistem pengamanan lapangan harus diperkuat secara menyeluruh.

Dalam situasi global yang tidak menentu, DPR meminta pemerintah melakukan mitigasi risiko. Langkah ini mencakup aspek keamanan dan dampak ekonomi yang mungkin timbul.

“Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata tersebut. Namun, kita harus siap mengantisipasi berbagai kemungkinan ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto memiliki pandangan berbeda terkait penugasan tersebut. Ia menilai pasukan Indonesia tidak perlu ditarik dari misi perdamaian.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia merupakan amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia. Hal ini juga mencerminkan komitmen terhadap stabilitas global dan kemerdekaan bangsa lain.

“Jangan ditarik karena itu bagian amanat konstitusi kita. Indonesia ikut memelihara perdamaian dunia termasuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Utut.

Ia menegaskan keterlibatan Indonesia hanya sebagai pasukan penjaga perdamaian. Peran tersebut bukan untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata di wilayah misi.

“Yang tidak boleh adalah kita ikut terlibat dalam peperangan langsung. UNIFIL merupakan kekuatan sementara untuk menjaga stabilitas wilayah,” katanya.

Ke depan, DPR meminta evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah diminta meningkatkan panduan lapangan dan informasi situasional bagi prajurit.