RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Langkah ini mendorong meluasnya wilayah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis mengatakan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Stabilisasi dilakukan melalui penguatan pasokan dan pengawasan rantai distribusi.

“Penguatan stabilisasi dilakukan dari sisi ketersediaan dan pengawasan rantai pasok,” ucapnya saat hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin 20 April 2026.

Ia menyebut pengawasan dilakukan di 88.845 titik di seluruh Indonesia. Satgas juga telah memberikan 1.059 teguran dan 7 sanksi penegakan hukum.

Selain itu, Bapanas menyalurkan beras SPHP melalui penugasan kepada Perum Bulog. Target penyaluran tahun ini mencapai 828 ribu ton.

Realisasi penyaluran saat ini mencapai 123 ribu ton. Bantuan pangan juga diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Realisasi mencapai 100 ribu ton beras dan 20 ribu ton minyak goreng.

Bapanas juga menggelar Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah. Hingga kini, program tersebut telah dilaksanakan 3.985 kali.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan harga. Hal ini untuk mencegah potensi permainan harga di lapangan.

“Kalau perlu sampai cabut izin, agar harga tetap terkendali,” ucapnya. Ia menekankan keseimbangan antara harga bagi petani dan konsumen.

Pemerintah diminta menjaga agar harga tetap terjangkau tanpa merugikan petani. Di sisi lain, Deputi Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono menyebut tren IPH menunjukkan perbaikan.

Jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH semakin meningkat. Wilayah yang mengalami kenaikan IPH tercatat 137 kabupaten/kota.

Sementara yang mengalami penurunan mencapai 213 wilayah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya.

Penurunan IPH dominan terjadi di sejumlah provinsi besar. Langkah intervensi ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga.