RRI.CO.ID, Jakarta — Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mempercepat perbaikan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan konektivitas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan rekonstruksi konektivitas menjadi prioritas utama. Perbaikan difokuskan pada jalan dan jembatan guna mendukung pemulihan pascabencana.

"Tahap selanjutnya adalah meningkatkan kondisi jalan dan jembatan dari fungsional menjadi permanen," kata Tito, Senin, 20 April 2026. Ia menekankan pentingnya kualitas infrastruktur agar lebih kuat dan berkelanjutan.

Percepatan perbaikan jalan dan jembatan nasional maupun daerah terus dilakukan. Upaya ini untuk memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali berjalan normal.

Distribusi logistik juga menjadi perhatian dalam proses pemulihan infrastruktur tersebut. Konektivitas yang pulih diharapkan mendukung kelancaran mobilitas di wilayah terdampak.

Data per 18 April menunjukkan sebagian besar infrastruktur telah pulih secara fungsional. Di Aceh, 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali berfungsi.

Sebanyak 1.521 dari 1.638 titik jalan daerah di Aceh telah dapat digunakan. Selain itu, 351 dari 652 jembatan daerah juga telah kembali beroperasi.

Di Sumatera Utara, 30 ruas jalan nasional dan tujuh jembatan telah pulih. Sementara 607 dari 616 jalan daerah dan 343 dari 366 jembatan kembali digunakan.

Di Sumatera Barat, 31 ruas jalan nasional dan 13 jembatan telah dapat diakses. Sebanyak 149 dari 167 jalan daerah serta 97 dari 163 jembatan telah berfungsi.

Tito mengapresiasi peran TNI, Polri, BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sinergi lintas sektor dinilai penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.

“Pekerjaan perbaikan infrastruktur terus berjalan dan kami menghargai upaya seluruh pihak,” ujarnya. Ia menilai kolaborasi ini mempercepat normalisasi kondisi di daerah terdampak.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan penguatan rehabilitasi akan terus dilakukan. Pemerintah meningkatkan anggaran Bina Marga dari Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun.

Anggaran tersebut difokuskan pada penanganan longsor serta rekonstruksi infrastruktur terdampak. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur.

“Kami tidak hanya memperbaiki, tetapi membangun lebih kuat agar tahan bencana,” ucapnya. Standar baru diterapkan untuk mengantisipasi risiko bencana di masa mendatang.