Komisi I Usul Pembentukan Unit Diplomasi Khusus Kemlu untuk Jelaskan Posisi RI
- 20 Apr 2026 02:13 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto usulkan pembentukan unit khusus di Kemlu untuk memperjelas posisi diplomasi Indonesia di kancah global.
- DPR menilai langkah Indonesia bergabung BRICS perlu dijelaskan agar tidak memicu persepsi keberpihakan geopolitik.
- Pemerintah diminta konsisten jalankan politik bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang semakin kompleks.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan unit diplomasi khusus di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Unit ini diharapkan mampu menjelaskan posisi Indonesia secara jelas di tingkat global.
Menurutnya, posisi diplomasi Indonesia mulai menjadi sorotan sejumlah pihak di dunia internasional. Hal tersebut terutama berkaitan dengan langkah Indonesia bergabung ke dalam kelompok ekonomi BRICS.
"Agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu. Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain," kata Utut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Ia mengungkapkan bahwa pandangan tersebut muncul saat menerima delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda. Mereka menanyakan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam dinamika geopolitik global saat ini.
Utut menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS bertujuan memperluas peluang ekonomi nasional. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membawa hasil positif.
Salah satunya berupa komitmen investasi yang mencapai sekitar Rp800 triliun dari kunjungan luar negeri. Langkah Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development menjadi strategi menjaga keseimbangan global.
Upaya tersebut dinilai penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika internasional. Namun, ia mengakui keterbatasan akses informasi yang dimiliki parlemen terhadap diplomasi tingkat tinggi.
"Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Ia menilai dinamika global saat ini semakin kompleks dengan karakter konflik yang meluas.
"Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global," ucap Hasanuddin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....