RRI.CO.ID, Jakarta - Rencana pembentukan Holding BUMN Logistik dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Anggota Komisi VI DPR RI, Askweni, mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan.

Ia menilai pembentukan holding harus berfokus pada pelayanan publik dan kemudahan akses logistik. “Langkah ini penting agar negara hadir memberikan kepastian layanan bagi masyarakat,” ujar Askweni dalam keterangannya pada Jumat, 17 April 2026.

Menurutnya, pembentukan holding menjadi penting karena ekosistem logistik BUMN masih terfragmentasi. Saat ini, lebih dari 20 entitas berjalan sendiri sehingga menimbulkan inefisiensi operasional.

Kondisi tersebut berdampak pada kinerja perusahaan, termasuk penurunan pendapatan PT Pos Indonesia hingga 21 persen. Selain itu, laba bersih juga tercatat merosot hingga 56 persen.

Ia menambahkan, tanpa integrasi dengan moda transportasi lain seperti PT Kereta Api Indonesia, biaya logistik nasional akan tetap tinggi. Hal ini dinilai dapat menurunkan daya saing ekonomi Indonesia secara global.

Untuk itu, Askweni mendorong pemerintah menyatukan sistem logistik dalam satu kendali terpusat. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai inefisiensi yang selama ini terjadi.

Ia juga menyarankan optimalisasi aset milik Pos Indonesia yang telah berusia lebih dari dua abad. Aset tersebut mencakup lahan, bangunan, hingga sumber daya manusia yang dinilai sudah berpengalaman.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemanfaatan kekuatan negara dalam membangun sistem logistik terpadu. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Meski demikian, ia mengingatkan potensi gejolak internal akibat perubahan struktur organisasi. Oleh karena itu, kesiapan manajemen dinilai penting untuk mengantisipasi resistensi karyawan.

Selain itu, aspek digitalisasi juga menjadi perhatian utama. Penguatan sistem digital dinilai penting untuk menjamin keamanan transaksi masyarakat.

Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan nama BUMN. Hal ini termasuk mencegah penipuan maupun kehilangan barang di titik layanan.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan PT Pos Indonesia akan ditetapkan sebagai holding logistik. Perusahaan tersebut akan mengintegrasikan sekitar 21 entitas BUMN dan anak usaha.

Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas layanan logistik nasional. “PT Pos Indonesia diarahkan berperan dalam penguatan holding guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dony, BP BUMN mendorong industri logistik terintegrasi dalam satu sistem. Seluruh perusahaan logistik BUMN yang sebelumnya terpisah akan disatukan di bawah Pos Indonesia.

Ia menambahkan, transformasi ini bertujuan menghadirkan BUMN yang adaptif dan modern. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhankebutuhan logistik nasional yang terus berkembang.