RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menekankan aspek keamanan jemaah. Ia meminta pemerintah melakukan persiapan haji 2026 secara antisipatif di tengah ancaman eskalasi konflik Iran dan Israel.

Surahman menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara selama masa haji. Menurutnya, Menteri Haji dan Umrah harus mematuhi peraturan perundang-undangan saat mengambil kebijakan strategis terkait anggaran operasional.

“Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Surahman di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana haji. Lanjutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib menjaga komunikasi publik yang transparan.

Surahman menilai masyarakat perlu memahami secara jelas arah pemanfaatan nilai manfaat dana untuk mendukung layanan haji. “Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji,” ujar Surahman.

Komisi VIII DPR RI telah menyetujui penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Lanjutnya, tambahan biaya akibat kenaikan harga avtur serta kurs dolar Amerika Serikat (AS) akan ditanggung sepenuhnya negara.

Surahman mengapresiasi Instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) yang menempatkan keselamatan warga negara sebagai dasar paling fundamental. Lanjutnya, skenario mitigasi darurat dan rencana evakuasi harus segera dimatangkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk di kawasan.

Ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah menuntut pemerintah Indonesia untuk bekerja ekstra keras dalam mengamankan transportasi udara. Lanjutnya, koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi menjadi syarat mutlak demi menjamin kenyamanan jemaah selama beribadah haji.

“Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji, jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman,” kata Surahman.