RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola infrastruktur telekomunikasi di daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan transformasi digital yang merata di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi identifikasi tata kelola menara telekomunikasi. Forum ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerataan konektivitas nasional.

Kegiatan ini bertujuan memetakan berbagai tantangan regulasi di daerah. Selain itu, rapat juga mendorong sinergi dalam proses perizinan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Agus Pandu Purnama, melalui Kepala Bidang Telekomunikasi Atep Putu Anta, menegaskan pentingnya tata kelola terintegrasi.

“Mengingat infrastruktur pasif tersebut adalah tulang punggung konektivitas nasional, tata kelola yang integratif menjadi kunci utama dalam menghindari konflik pemanfaatan ruang dan memastikan layanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Atep dalam keterangan pers pada Jumat, 17 April 2026.

Atep menambahkan ketidakteraturan tata kelola menara dapat menghambat investasi. Kondisi ini juga berpotensi memicu munculnya wilayah blank spot.

“Dalam hal ini, infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar urusan teknis belaka. Ini adalah fondasi bagi ketahanan informasi nasional,” katanya.

Sebelumnya, Kemenko Polkam juga menyoroti pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah perbatasan. Isu ini dinilai berkaitan erat dengan aspek lingkungan, keamanan, dan hubungan antarnegara.

Deputi Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan DAS perbatasan memiliki nilai strategis. Wilayah tersebut melintasi batas negara dan berpotensi menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola bersama.

“Pengelolaan DAS yang terpadu, adil, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, serta kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, penting adanya koordinasi lintas negara dalam pengelolaan DAS,” ujar Koba.

Ia menyontohkan, konflik pengelolaan sungai lintas negara seperti di kawasan Sungai Nil. Menurutnya, hal itu menunjukkan DAS perbatasan merupakan isu strategis, bukan sekedar teknis.