RRI.CO.ID, Jakarta – Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah perbatasan perlu dilakukan secara terpadu. Hal ini karena berkaitan dengan aspek lingkungan, keamanan, dan diplomasi antarnegara.

Deputi Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan DAS perbatasan memiliki nilai strategis. Wilayah ini melintasi batas negara dan berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak dikelola bersama.

“Pengelolaan DAS yang terpadu, adil, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, serta kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, penting adanya koordinasi lintas negara dalam pengelolaan DAS ” ujar Koba dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Daerah Aliran Sungai di Perbatasan Republik Indonesia, di Jawa Barat, Kamis, 16 April 2026.

Koba mencontohkan konflik pengelolaan sungai lintas negara seperti di kawasan Sungai Nil. Menurutnya, hal itu menunjukkan DAS perbatasan merupakan isu strategis, bukan sekadar teknis.

“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama memastikan pengelolaan DAS di wilayah perbatasan berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan tetap menjaga kepentingan nasional serta stabilitas hubungan antarnegara,” kata Koba.

Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, menyebut sejumlah DAS perbatasan berada dalam kondisi rentan. Kondisi tersebut mencakup kerusakan lingkungan, aktivitas ilegal, hingga potensi konflik sosial.

“Kita perlu mengedepankan mekanisme diplomasi dan pendekatan sosial dalam mengatasi potensi konflik yang muncul. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas lintas batas perlu diperketat melalui pendekatan keamanan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.