RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, memaparkan risiko serius fenomena El Nino yang mengancam penurunan hasil panen padi nasional. Menurutnya, gangguan iklim tersebut adalah tantangan nyata yang menuntut langkah mitigasi segera dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sutarto menjelaskan bahwa pemerintah harus mulai membuka kembali catatan lama mengenai penanganan dampak cuaca ekstrem pada tahun sebelumnya. "Kita perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar gangguan iklim tidak merusak stabilitas stok pangan di seluruh Indonesia," kata Sutarto kepada PRO3 RRI, Jumat, 17 April 2026.

Sutarto menekankan bahwa keterbukaan informasi dari BMKG mengenai awal musim kemarau sangat krusial bagi kesiapan para petani lokal. Menurutnya, peristiwa kekeringan bisa diantisipasi apabila otoritas bendungan mampu mengatur distribusi air secara maksimal untuk keperluan pengairan sawah.

"Pemanfaatan infrastruktur air secara bijak akan sangat menentukan keberhasilan masa tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang," ucapnya.

Tokoh pangan ini menyampaikan bahwa penyesuaian pola tanam menjadi strategi utama dalam menghadapi ketersediaan air yang semakin terbatas.

Dia berpendapat bahwa pemerintah daerah juga harus ikut bertanggung jawab karena mereka memiliki kewenangan memetakan wilayah rawan kekeringan. "Diversifikasi tanaman pangan non-padi seperti palawija perlu digalakkan pada area yang tidak terjangkau oleh sistem irigasi teknis," ucap Sutarto.

Sutarto juga memaparkan bahwa stok beras nasional saat ini masih berada dalam posisi aman berkat pengadaan tahun lalu. Menurutnya, dampak atau implikasi dari keberhasilan panen semester pertama akan sangat menentukan cadangan pangan untuk awal tahun depan.

Ia menekankan pentingnya edukasi bagi petani mengenai penggunaan varietas padi yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi minim air. Perpadi menilai keberhasilan petani sangat bergantung pada strategi serta langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menggerakkan masyarakat.