Ketua DPR Ingatkan Persiapan Haji Tak Terkendala Hal Teknis

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPRI RI, Puan Maharani mengingatkan agar cita-cita calon jemaah haji asal Indonesia tidak terhambat persoalan teknis. Seperti penerbitan visa petugas maupun distribusi kartu nusuk.

Pesan tersebut disampaikan Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 April 2026. Ia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja maksimal demi kelancaran keberangkatan jemaah haji tahun ini.

“Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari seluruh jemaah haji itu tertunda hanya karena hal-hal teknis,” ujar Puan. Ia menegaskan lembaganya siap berperan aktif dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar.

Menurutnya, DPR akan terus memfasilitasi, mengevaluasi, dan bekerja sama dengan pemerintah agar tidak ada jemaah yang terlantar atau gagal berangkat. “DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi, mengevaluasi, dan bekerja sama jangan sampai jemaah haji kemudian terlantar, tertunda, dan tidak bisa berangkat,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf memastikan kesiapan layanan haji hampir mencapai tahap final. Ini menjelang keberangkatan kloter pertama yang dijadwalkan pada 22 April 2026.

Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (15/4), Irfan menyebut tahapan saat ini memasuki pengecekan akhir seluruh layanan operasional haji.

“Kesiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji,” kata Irfan.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan 177 hotel dan 51 dapur di Makkah, serta 100 hotel dan 23 dapur di Madinah untuk akomodasi jemaah. Selain itu, layanan kesehatan juga disebut telah dipersiapkan dan berada dalam pengawasan ketat.

Irfan menambahkan, seluruh kartu nusuk telah tiba di Indonesia dan diharapkan dapat segera dibagikan. Serta diaktifkan oleh calon jamaah saat berada di embarkasi sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.