RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 hampir mencapai tahap final. Saat ini, seluruh layanan telah memasuki proses pengecekan akhir sebelum operasional dimulai.

“Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional akhir,” ujar Irfan dalam keterangan persnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan jamaah di Arab Saudi telah dipersiapkan dengan matang, termasuk akomodasi di Mekkah. Sebanyak 177 hotel disiapkan untuk melayani jamaah di sejumlah wilayah strategis.

"Meliputi 177 hotel melayani di daerah Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah. Kemudian di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi," ujar Irfan.

Selain akomodasi, kesiapan juga mencakup proses keberangkatan jamaah dan petugas haji. Pemerintah telah menetapkan jadwal operasional penyelenggaraan haji tahun ini.

"Operasional penyelenggaraan haji tahun 2026 dimulai pada tanggal 21 April 2026," kata Irfan. Tahapan ini menjadi awal dari rangkaian keberangkatan menuju Tanah Suci.

Irfan mengatakan, keberangkatan jamaah kloter pertama direncanakan berlangsung mulai 22 April hingga kloter terakhir pada 21 Mei 2026. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Komisi VIII DPR RI menyoroti sejumlah aspek penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari penggunaan anggaran hingga kesiapan petugas di lapangan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai, penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) harus tetap di laporkan. Mengingat pentingnya laporan yang lebih rinci dan argumentatif, mengingat anggaran tersebut telah disetujui sebelumnya.

“Secara umum kita memahami, ini masih rasional. Tapi tetap harus ada laporan yang lebih detail dengan argumentasi yang tepat,” ujar Maman dalam RDP dengan Kementerian Haji dan Umrah di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.